Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2025: Transformasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kemendikdasmen

Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2025 menetapkan kerangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mendukung keterbukaan yang cepat, tepat, dan mudah diakses masyarakat. Regulasi ini menggantikan ketentuan sebelumnya guna menyesuaikan dengan perkembangan organisasi dan teknologi, sehingga memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan serta akuntabel di sektor pendidikan dasar dan menengah nasional. Artikel ini akan menguraikan struktur kelembagaan, jenis informasi, prosedur pelayanan, hingga mekanisme pembinaan dan pelaporan, dengan contoh aplikatif untuk pendidik dan administrator sekolah.

Apa Tujuan Utama Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2025?

Regulasi ini bertujuan mewujudkan pelayanan informasi publik yang sistematis dan berbasis teknologi di Kemendikdasmen, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Definisi dan Ruang Lingkup Informasi Publik

Informasi publik didefinisikan sebagai data, fakta, atau penjelasan yang dihasilkan, dikelola, atau diterima Kemendikdasmen terkait penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Ruang lingkup mencakup:

• Dokumen yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, seperti tulisan, gambar, peta, atau rekaman elektronik.
• Daftar informasi publik yang wajib disusun secara sistematis, tidak termasuk informasi yang dikecualikan setelah pengujian konsekuensi.

Contoh aplikatif: Di sekolah menengah, informasi seperti profil unit organisasi atau ringkasan program kegiatan harus tersedia untuk orang tua siswa, memastikan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Bagaimana Struktur Kelembagaan Pengelola Informasi Publik di Kemendikdasmen?

Struktur kelembagaan dirancang untuk koordinasi efektif, dengan Menteri sebagai pembina dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai pelaksana utama.

Peran dan Wewenang PPID

PPID terdiri dari atasan PPID (Sekretaris Jenderal), PPID utama (pejabat bidang kehumasan), PPID pelaksana (di unit utama dan UPT), tim pertimbangan, serta petugas pelayanan. Tugas utama meliputi:

• Menyediakan sumber daya dan anggaran untuk pelayanan informasi.
• Melakukan pengujian konsekuensi untuk informasi dikecualikan.
• Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa informasi.

Contoh aplikatif: Di UPT seperti balai pengembangan pendidikan, pimpinan UPT sebagai PPID pelaksana dapat membentuk tim kerja termasuk pranata hubungan masyarakat dan arsiparis untuk mendokumentasikan informasi kegiatan pelatihan guru secara digital.

Apa Jenis-Jenis Informasi Publik yang Diatur dalam Regulasi Ini?

Informasi publik dibagi menjadi empat jenis untuk memastikan aksesibilitas dan perlindungan kepentingan publik.

Informasi yang Wajib Disediakan Secara Berkala

Jenis ini mencakup profil organisasi, ringkasan program, laporan keuangan, dan prosedur pengaduan.

• Wajib diumumkan minimal setiap 6 bulan melalui laman resmi atau media sosial.
• Contoh: Ringkasan laporan akses informasi, seperti jumlah permintaan yang dikabulkan, membantu masyarakat menilai kinerja Kemendikdasmen.

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

Berfokus pada ancaman seperti bencana alam atau sosial di bidang pendidikan, diumumkan segera melalui media untuk prosedur evakuasi.

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Meliputi daftar informasi publik, surat perjanjian, dan laporan pelayanan.

• Harus tersedia tanpa permintaan khusus, dengan format aksesibel bagi penyandang disabilitas (audio/visual/braille).

Informasi yang Dikecualikan

Informasi sensitif seperti rahasia pribadi atau yang membahayakan keamanan negara, ditentukan melalui pengujian konsekuensi dengan jangka waktu tertentu (misalnya, 30 tahun untuk penegakan hukum).

Jenis Informasi	Contoh	Kewajiban Pengumuman	Jangka Waktu Pengecualian (jika ada)
Berkala	Profil unit, laporan keuangan	Minimal 6 bulan sekali	Tidak ada
Serta Merta	Bencana nonalam di sekolah	Segera	Tidak ada
Setiap Saat	Agenda kerja pimpinan	Selalu tersedia	Tidak ada
Dikecualikan	Isi akta otentik pribadi	Tidak diumumkan	Selama diperlukan

Contoh aplikatif: Dalam pandemi, informasi serta merta seperti prosedur pembelajaran daring harus diumumkan segera untuk melindungi siswa.

Bagaimana Prosedur Pengelolaan Informasi Publik di Kemendikdasmen?

Prosedur mencakup penyusunan daftar informasi, pemutakhiran, dan pengujian konsekuensi untuk memastikan akurasi dan transparansi.

Langkah Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi

• PPID pelaksana mengkoordinasikan pendataan dari unit bawahannya.
• Pemutakhiran minimal setiap 6 bulan, dengan format penetapan resmi.

Contoh aplikatif: Administrator madrasah dapat menggunakan daftar ini untuk menyediakan informasi rapor siswa secara berkala, menghindari sengketa.

Mekanisme Pengujian Konsekuensi

Dilakukan sebelum atau saat permintaan, dengan analisis undang-undang dan pertimbangan publik. Hasil ditetapkan dalam surat penetapan.

Apa Prosedur Pelayanan Informasi Publik yang Harus Diketahui?

Pelayanan dirancang sederhana dan cepat, dengan prosedur standar untuk permintaan, keberatan, dan sengketa.

Tata Cara Permintaan dan Registrasi

• Permintaan melalui tulisan, langsung, atau elektronik; diisi formulir dengan bukti identitas.
• Registrasi memberikan nomor untuk pelacakan, wajib aksesibel bagi disabilitas.

Contoh aplikatif: Guru dapat meminta informasi kurikulum melalui email, dengan respons maksimal 10 hari kerja.

Pemberitahuan Tertulis dan Penolakan

Pemberitahuan diberikan dalam 10 hari, termasuk biaya salinan. Penolakan disertai alasan dan surat pengecualian.

Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa

• Keberatan diajukan ke atasan PPID dalam 30 hari.
• Jika tidak puas, lanjut ke Komisi Informasi dalam 14 hari.

Contoh aplikatif: Jika permintaan data anggaran sekolah ditolak, orang tua dapat mengajukan keberatan untuk transparansi penggunaan dana.

Bagaimana Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pengawasan Dilakukan?

Bab VI mengatur koordinasi antar-PPID untuk peningkatan kualitas.

Mekanisme Koordinasi dan Pembinaan

• Atasan PPID membina melalui pelatihan dan pendampingan.
• Pemantauan oleh PPID utama memastikan kepatuhan regulasi.

Evaluasi dan Pengawasan

• Evaluasi tahunan melalui sistem elektronik terintegrasi.
• Pengawasan via audit internal, termasuk tanggapan pengaduan masyarakat.

Contoh aplikatif: Evaluasi dapat mengidentifikasi kekurangan di UPT, seperti kurangnya pemutakhiran daftar informasi, untuk perbaikan pelayanan di tingkat sekolah.

Apa Kewajiban Pelaporan dalam Regulasi Ini?

PPID pelaksana laporkan tahunan ke PPID utama, mencakup rincian pelayanan dan sengketa, untuk akuntabilitas.

Isi Laporan

• Gambaran umum, rincian pengelolaan, kendala, dan rekomendasi.
• Dibuat ringkas dan lengkap, disampaikan ke Komisi Informasi.

Contoh aplikatif: Laporan ini membantu Kemendikdasmen menganalisis tren permintaan informasi, seperti peningkatan akses data pendidikan inklusif.

Kesimpulan: Implikasi Permendikdasmen 23/2025 bagi Pendidikan Nasional

Permendikdasmen Nomor 23 Tahun 2025 memperkuat fondasi keterbukaan informasi di Kemendikdasmen melalui struktur PPID yang jelas, klasifikasi informasi, dan prosedur pelayanan yang aplikatif, sehingga mendukung tata kelola pendidikan yang inklusif dan transparan. Regulasi ini tidak hanya memenuhi hak masyarakat atas informasi tetapi juga mendorong efisiensi operasional di tingkat dasar dan menengah, dengan implikasi luas terhadap peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Untuk menerapkan regulasi ini secara optimal, pendidik dan administrator disarankan segera menyesuaikan prosedur internal dengan daftar informasi publik dan memanfaatkan teknologi untuk pelayanan cepat—mulailah dengan memeriksa dokumen resmi di situs Kemendikdasmen untuk panduan lengkap. Unduh DISINI.

DIVAPENDIDIKAN.com