Contents
- Apa Dasar Hukum Integrasi Muatan Lokal Bahasa Daerah dalam Kepmen 222/O/2025?
- Apa Daftar Kesesuaian Sertifikat Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal di Lampiran II?
- Bagaimana Perbandingan Integrasi Muatan Lokal Bahasa Daerah dalam Kurikulum 2013 vs Merdeka?
- Apa Strategi Praktis Implementasi Muatan Lokal Bahasa Daerah di SD?
- Apa Tantangan Utama dan Solusinya dalam Integrasi Ini?
- Kesimpulan
Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 222/O/2025 menetapkan kesesuaian sertifikat pendidik untuk Muatan Lokal Bahasa Daerah dengan kode seperti 062 (Bahasa Daerah umum), 746 (Bahasa Jawa), 747 (Bahasa Madura), dan 748 (Bahasa Sunda) sebagai bidang tugas Muatan Lokal di Sekolah Dasar, berlaku untuk Kurikulum 2013 dan Merdeka. Regulasi ini mendukung pelestarian budaya lokal melalui pendidikan dasar, memastikan guru dengan sertifikasi tersebut linear dengan pengajaran bahasa daerah sesuai potensi wilayah. Artikel ini menganalisis integrasi muatan lokal tersebut secara mendalam berdasarkan Lampiran II, menyajikan perbandingan kurikulum, contoh aplikatif, dan strategi implementasi—mulai dari dasar hukum hingga praktik di satuan pendidikan nasional.
Apa Dasar Hukum Integrasi Muatan Lokal Bahasa Daerah dalam Kepmen 222/O/2025?
Kepmendikdasmen nomor 222/O/2025 diterbitkan pada 13 November 2025 untuk menyesuaikan kesesuaian bidang tugas dengan sertifikat pendidik di SD, merespons Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang perubahan kurikulum.
Bagaimana Regulasi Ini Mendukung Pelestarian Budaya Lokal?
Regulasi menekankan linieritas kode bahasa daerah dengan Muatan Lokal, menggantikan Kepmen 449/P/2024 untuk konsistensi hukum dan penguatan identitas daerah.
- Dasar: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mendorong muatan lokal.
- Perubahan Utama: Penegasan kesesuaian untuk Kurikulum Merdeka yang lebih fleksibel, memungkinkan integrasi bahasa daerah sesuai potensi daerah.
Apa Daftar Kesesuaian Sertifikat Bahasa Daerah sebagai Muatan Lokal di Lampiran II?
Lampiran II Kepmen 222/O/2025 menyajikan tabel kesesuaian spesifik untuk SD, dengan fokus pada kode bahasa daerah yang linear dengan Muatan Lokal.
Apa Contoh Spesifik untuk Kode 062, 746, 747, dan 748?
Tabel berikut merangkum kesesuaian dari Lampiran II, dengan penekanan pada bahasa daerah:
| No | Nama dan Kode Bidang Studi Sertifikasi | Bidang Tugas/Mata Pelajaran | Kurikulum |
|---|---|---|---|
| 10 | Bahasa Daerah (062) | Muatan Lokal | 2013, Merdeka |
| 51 | Bahasa Jawa (746) | Muatan Lokal | 2013, Merdeka |
| 52 | Bahasa Madura (747) | Muatan Lokal | 2013, Merdeka |
| 53 | Bahasa Sunda (748) | Muatan Lokal | 2013, Merdeka |
| 11 | Muatan lokal Lain-lain sesuai potensi daerah (063) | Muatan Lokal | 2013, Merdeka |
Contoh aplikatif: Guru dengan kode 746 dapat mengajar Muatan Lokal Bahasa Jawa di SD Jawa Tengah, mendukung pengenalan kosakata dan cerita rakyat lokal.
Bagaimana Perbandingan Integrasi Muatan Lokal Bahasa Daerah dalam Kurikulum 2013 vs Merdeka?
Perbandingan menunjukkan fleksibilitas Kurikulum Merdeka yang lebih besar dibandingkan Kurikulum 2013, sambil tetap linear dengan sertifikasi yang sama.
Apa Perbedaan Utama Integrasi di Kedua Kurikulum?
Ringkasan perbandingan teknis:
- Kurikulum 2013: Muatan Lokal Bahasa Daerah diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah dengan jam tetap, fokus pada kompetensi dasar standar nasional.
- Kurikulum Merdeka: Integrasi lebih kontekstual melalui proyek berbasis budaya lokal, seperti pembelajaran berbasis cerita daerah atau kegiatan ekstrakurikuler, dengan penyesuaian sesuai potensi daerah.
- Kesesuaian Sertifikat: Kode 062 dan spesifik (746-748) linear untuk keduanya, memungkinkan guru mengajar tanpa perubahan sertifikasi.
Contoh konkret: Di Kurikulum 2013, guru kode 748 mengajar Bahasa Sunda 2 jam/minggu; di Merdeka, integrasi dalam proyek “Hari Budaya Sunda” untuk penguatan karakter.
Apa Strategi Praktis Implementasi Muatan Lokal Bahasa Daerah di SD?
Implementasi melibatkan penugasan guru berdasarkan sertifikasi dan potensi daerah, memastikan relevansi budaya.
Bagaimana Kepala Sekolah Menerapkan Integrasi Ini?
Langkah-langkah aplikatif:
- Verifikasi kode sertifikasi bahasa daerah melalui sistem Kementerian untuk penugasan Muatan Lokal.
- Mapping potensi daerah, seperti prioritas kode 746 di wilayah Jawa untuk pengajaran aksara Jawa.
- Integrasi dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dengan kolaborasi dinas pendidikan untuk bahan ajar lokal.
Apa Tantangan Utama dan Solusinya dalam Integrasi Ini?
Tantangan termasuk keterbatasan guru bersertifikat di daerah tertentu, yang dapat diatasi melalui regulasi fleksibel.
Bagaimana Mengatasi Keterbatasan Sertifikasi Bahasa Daerah?
Solusi berbasis Kepmen:
- Audit internal sekolah untuk mapping kode 062 dengan bahasa dominan lokal.
- Pelatihan tambahan via program Kementerian, fokus pada muatan lokal untuk guru SD mulai 2026.
Kesimpulan
Kepmen 222/O/2025 menyediakan kerangka integrasi Muatan Lokal Bahasa Daerah yang komprehensif di Kurikulum 2013 dan Merdeka, menghubungkan kode sertifikasi 062, 746, 747, dan 748 dengan pengajaran budaya lokal untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar nasional, dengan implikasi luas pada pelestarian identitas daerah dan penguatan karakter siswa.
Unduh salinan Kepmen dari JDIH Kemendikdasmen dan mapping muatan lokal bahasa daerah di SD Anda—hubungi dinas pendidikan setempat untuk bahan ajar dan pelatihan integrasi Kurikulum Merdeka.
Baca lebih lengkap Linieritas Guru Pendidikan Dasar (TK dan SD): Analisis Komprehensif Kepmen 222/O/2025
