Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nomor 13 Tahun 2025 menetapkan panduan penerapan nilai karakter positif peserta didik sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam penyampaian pendapat, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dokumen ini menekankan perlindungan hak anak melalui bimbingan, pengawasan, dan ruang dialog aman, sambil mencegah keterlibatan dalam kegiatan berisiko, sebagai tanggung jawab bersama pemerintah, satuan pendidikan, pendidik, dan orang tua. Artikel ini akan membahas latar belakang, isi utama, implikasi praktis, serta strategi implementasi berdasarkan regulasi resmi, untuk mendukung ekosistem pendidikan nasional yang aman dan inklusif.

Apa Latar Belakang Penerbitan SE Sekjen Kemendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025?

SE ini diterbitkan pada 29 Agustus 2025 oleh Sekretaris Jenderal Suharti, dengan tujuan mengarahkan pembinaan partisipasi peserta didik melalui jalur pendidikan yang aman, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dokumen ini merespons kebutuhan pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta warga negara demokratis dan bertanggung jawab.

Bagaimana SE Ini Selaras dengan Regulasi Pendidikan Nasional?

SE ini secara eksplisit mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin hak menyampaikan pendapat, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan pengembangan karakter peserta didik. Penyelarasan ini memastikan bahwa partisipasi anak tidak mengorbankan aspek keamanan, dengan fokus pada proses tumbuh kembang yang membutuhkan bimbingan.

  • Referensi Konstitusional: Hak menyampaikan pendapat sebagai hak konstitusional warga negara.
  • Tujuan Pendidikan: Mengembangkan peserta didik menjadi warga negara yang kritis, peduli, demokratis, dan bertanggung jawab.
  • Pendekatan Aplikatif: Pembinaan melalui dialog dan ruang pembelajaran aman untuk menjamin hak anak.

Bagaimana SE Ini Menghormati Hak Menyampaikan Pendapat Peserta Didik?

Kemendikdasmen menghormati hak menyampaikan pendapat sebagai hak konstitusional, sambil menekankan perlindungan peserta didik pada jenjang dasar dan menengah yang masih dalam proses tumbuh kembang. Hal ini mencakup bimbingan dan pengawasan untuk menjaga keamanan sesuai peraturan perundang-undangan dan nilai karakter.

Apa Peran Tanggung Jawab Bersama dalam Pelindungan Peserta Didik?

Pelindungan peserta didik menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua/wali, dengan tujuan mencegah keterlibatan dalam kegiatan berisiko. Setiap pihak wajib memastikan keselamatan, keamanan, dan pemenuhan hak anak dalam segala kondisi.

  • Pemerintah Pusat dan Daerah: Mengambil langkah strategis melalui kebijakan teknis, instruksi, dan pengawasan yang transparan serta terukur.
  • Satuan Pendidikan dan Pendidik: Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan agar penyampaian pendapat dilakukan secara aman, santun, dan bertanggung jawab.
  • Orang Tua/Wali: Berperan aktif dalam mendampingi anak untuk memahami jalur penyaluran pendapat yang tepat dan aman.

Apa Imbauan Utama dalam SE Ini untuk Dinas Pendidikan?

SE ini mengimbau kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk mengimplementasikan langkah-langkah strategis guna melindungi peserta didik, termasuk penyediaan ruang dialog aman dan penanaman nilai positif. Imbauan ini dirancang untuk menciptakan suasana pendidikan yang aman dan terlindungi, sehingga peserta didik tumbuh sebagai warga negara yang kritis.

Bagaimana Mendorong Pendidik dalam Proses Pembelajaran?

Pendidik diinstruksikan untuk membimbing peserta didik dalam menyampaikan pendapat dengan menanamkan nilai-nilai positif seperti sikap ramah, santun, menghargai perbedaan, dan mengedepankan etika komunikasi. Hal ini bertujuan membangun budaya dialog sehat di satuan pendidikan.

  • Nilai Positif yang Dianjurkan: Ramah, santun, menghargai perbedaan, dan etika berkomunikasi.
  • Metode Pembinaan: Pembelajaran harian yang mengintegrasikan dialog konstruktif.
  • Fasilitasi Ruang: Forum musyawarah, organisasi siswa, ekstrakurikuler, atau kegiatan sekolah sebagai wadah penyaluran pendapat.

Apa Implikasi Praktis dari Implementasi SE Ini di Tingkat Sekolah?

Implementasi SE ini memerlukan pendekatan aplikatif yang mencakup pencegahan risiko dan pengembangan karakter, sehingga peserta didik dapat menyampaikan pendapat tanpa mengorbankan keselamatan. Di tingkat sekolah, hal ini diterjemahkan menjadi kebijakan internal yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagaimana Mengevaluasi Keberhasilan Pembinaan Karakter Positif?

Evaluasi dilakukan melalui pengukuran partisipasi peserta didik dalam ruang aman, dengan fokus pada pertumbuhan sebagai warga negara demokratis. Indikator mencakup peningkatan dialog sehat dan penurunan risiko keterlibatan berbahaya.

  • Langkah Evaluasi: Monitoring berkala oleh kepala sekolah dan dinas pendidikan.
  • Contoh Aplikatif: Integrasi dalam kurikulum dengan kegiatan seperti debat siswa atau forum diskusi.
  • Manfaat Jangka Panjang: Pembentukan generasi yang mandiri, peduli, dan bertanggung jawab.

Kesimpulan

SE Sekjen Kemendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 menyatukan prinsip hak konstitusional dengan pelindungan anak, melalui imbauan strategis yang menekankan bimbingan, pengawasan, dan ruang dialog aman, sejalan dengan visi pendidikan nasional untuk membentuk warga negara demokratis. Dokumen ini memperkuat ekosistem pendidikan yang inklusif, di mana peserta didik dapat berkembang tanpa risiko, sambil menanamkan nilai karakter positif yang aplikatif dalam kehidupan sehari-hari.

Unduh salinan resmi SE ini dari situs Kemendikdasmen dan terapkan imbauan di satuan pendidikan Anda untuk mendukung pelindungan anak secara kolaboratif. Bagikan artikel ini kepada rekan pendidik dan orang tua guna memperluas pemahaman tentang regulasi pendidikan 2025. Unduh DISINI.